News  

Kepala Daerah dari PDIP Batal Ikut Retret Usai Hasto Ditahan KPK

Kepala daerah berbaris menuju Istana Merdeka untuk pelantikan, Kamis (20/2/2025). Kepala daerah dari PDIP, batal ikut retret karena ada instruksi dari Megawati. (doc)

JAKARTA – Kepala daerah yang berasal dari PDIP, tiba-tiba mendapatkan perintah terbaru dan terpaksa batal ikut retret di Magelang. Perintah ini datang langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarno Putri.

Perintah Megawati ini, tergolong mendesak dan mendadak karena keluar pada Kamis (20/2/2025) malam. Atau hanya beberapa jam setelah seluruh kepala daerah mengikuti acara pelantikan di Istana Negara.

Surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan. Megawati meminta agar mereka bisa menunda perjalanan menuju retret di Magelang.

Dia juga meminta seluruh kepala daerah ini dalam kondisi siaga. Ini karena sangat mungkin ada perintah terbaru dan mendadak.

“Stand by commander call,” demikian bunyi instruksi Megawati.

Usut punya usut, perintah ini keluar setelah KPK resmi menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Dan KPK memberlakukan penahanan ini pada Kamis malam.

Data menyebutkan, ada 177 kepala daerah atau wakil yang berasal dari PDIP. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Atau Gubernur Bali, I Wayan Koster. Keduanya sangat mungkin batal mengikuti retret bagi kepala daerah di Magelang, sesuai instruksi Megawati.

Sebelumnya, Kemendagri memastikan program retret bagi seluruh kepala daerah. Kegiatan ini berlansung selama sepekan dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang.

Presiden Prabowo sudah memberikan me-warning kepala daerah untuk siap digemleng selama retret. Hingga dia membuka peluang bagi kepala daerah untuk batal atau mundur dari retret jika merasa ragu-ragu.

“Yang ragu-ragu boleh mundur,” katanya dengan nada bercanda. (*)