JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), AM Hendropriyono curigai adanya dalang di belakang tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Dia menilai, dalang inilah yang membuat tuntutan tersebut tiba-tiba viral setelah 2 bulan pasca penanda tanganan.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan usulan agar ada pencopotan Gibran dari posisi sebagai Wakil Presiden. Tercatat 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel memberikan tanda tangan dalam usulan tersebut.
Hendropriyono melihat, tuntutan Forum Purnawirawan TNI ini sudah ada sejak Februari 2025. Namun baru muncul dan kembali menjadi viral pada akhir April.
“Ada yg aneh. Pernyataan pada Februari tidak ada apa-apa. Tapi sekarang ini tiba-tiba jadi viral dan bisa jadi fenomena sosial yang berbahaya,” katanya di kanal youtube Akbar Faizal Uncensored.
Menurutnya, tuntutan forum purnawirawan TNI yang tiba-tiba menjadi besar, menjadi tanda tanya di mata intelejen. Bahkan, tuntutan tersebut sudah keluar dari kontek, yakni sebagai sebuah saran kepada kepala negara.
Sebagai saran, tentu harus berhenti kepada penerima saran. Sementara si pemberi saran, akan selesai tugasnya dan tidak menuntut agar Presiden mengikutinya.
“Ini sudah kelaur jalur, udah ga bener. Yang ga bener itu yang merekayasa dibelakangnya,” katanya.
Hendro khawatir jika isu ini kian membesar, akan muncul tokoh yang memanfaatkannya. Dan tanpa dia sadari, tokoh ini juga dimanfaatkan oleh pihak luar.
“Misalnya, tiba-tiba ada tokoh yang nonggol, lalu jadi sengkuni. Ini bisa berbahaya karena ujung-ujungnya di eksploitir sama pihak clandestine,” terangnya.
Dia mengapresiasi keputusan Persatuan Purnawirawan semua angkatan. Mulai dari Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan yang memastikan, tuntutan ini bukan representasi Persatuan Purnawirawan.
“Untungnya, Persataun Purnawirawan cepat hentikan agar tidak membesar,” katanya.
Menurut Hendro, saran ataupun kritik sangat wajar di negara demokrasi. Namun semua orang harus sadar, kalau saran ini tidak sampai berubah menjadi pemaksaan kepada siapapun.
“Saran sesudah disampaikan, yaa sudah dong. Jangan lalu memaksa pemerintah untuk ikuti saran kita,” tegasnya. (*)