News  

Aset Pengemplang Pajak Disita. Total Sampai Rp 8,4 M

Petugas Kanwil DJP Jawa Tengah memasang stiker tanda penyitaan mobil milik pengemplang pajak. DJP Jawa Tengah lakukan penyitaan aset pengemplang pajak dengan total senilai Rp 8,4 Miliar. (doc)

CILACAP – Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II sita aset pengemplang pajak di Jawa Tengah. Total aset yang disita ini senilai Rp 8,4 Miliar. Termasuk 3 aset pengemplang pajak di Cilacap berupa motor, mobil dan rekening bank senilai Rp 163 juta lebih. Semua ini hasil dari pekan sita antara 10 hingga 20 November 2023.

Kanwil DJP Jawa Tengah II dalam siaran pers menyebut, penyitaan ini dilakukan terhadap 39 aset wajib pajak. Penyitaan ini tersebar di 10 Kantor Pajak Pratama (KKP). Seperti KPP dari Cilacap, Boyolali, Kebumen, Karanganyar, Klaten, Purbalingga dan Purwokerto. Demikian juga dengan yang ada di Sukoharjo, Temanggung dan Surakarta. Satu lagi di Kantor Pajak Madya Surakarta.

Aset tersebut berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Seperti motor, mobil pribadi maupun angkutan, tanah dan bangunan. Demikian juga dengan rekening bank milik para pengemplang pajak.

Kepala Bidang PPIP Kanwil DJP Jawa Tengah, Sri Mulyono menyatakan, penyitaan merupakan tindakan penagihan aktif sesuai peraturan. Tepatnya UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

“Tindakan ini merupakan amanat undang-undang dan PMK Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang masih Harus Dibayar,” kata Mulyono.

Dia menambahkan, pengemplang pajak harus melunasi tanggunan setelah 14 hari dari penyitaan. Jika tidak, maka pejabat akan melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan.

“Hasil lelang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada negara yaitu pelunasan atas utang pajak,” kata dia.

Namun, sebelumnya petugas sudah memberitahukan kepada wajiib pajak tersebut. Seperti memberikan edukasi dan tindakan penagihan secara persuasif, hingga penerbitan surat teguran. Petugas juga memberikan konseling pajak.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo berharap, penyitaan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak.

“Tindakan ini dapat memberikan deterent effect kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak,” ungkap Slamet. (*)