JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui beasiswa KIP-K dan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menyampaikan hal itu dalam kegiatan Executive Brief bertema “Optimalisasi Pemerataan Pendidikan beasiswa KIP-K dan PIP Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung B DPD RI, Jakarta, Senin (29/9).
Acara ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sesjen Kemdiktisaintek) Togar M.
Beasiswa KIP-K sebagai Investasi Strategis
Dalam sambutannya, Tamsil Linrung menekankan bahwa beasiswa KIP-K bukan sekadar biaya kuliah, melainkan investasi strategis untuk mencetak generasi pemimpin bangsa. Ia menegaskan beasiswa harus membuka akses seluas-luasnya, memberi dampak pembangunan, dan menjadi instrumen pengungkit kapasitas generasi muda.
“Jangan sampai program ini hanya berhenti sebagai ongkos belajar,” ujar Tamsil. Ia juga memastikan DPD RI akan mengawal beasiswa KIP-K dan PIP agar tetap menjadi jembatan harapan, bukan ladang penyimpangan.
Sesjen Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, melaporkan bahwa hingga September 2025, beasiswa KIP-K menjangkau 861.341 mahasiswa dengan realisasi anggaran Rp11,8 triliun atau 82,5% dari alokasi Rp14,98 triliun. Target penerima tahun ini mencapai 1,04 juta mahasiswa, termasuk 200 ribu mahasiswa baru. Program ini menanggung biaya kuliah dan memberikan bantuan biaya hidup Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan sesuai indeks wilayah perguruan tinggi.
Togar juga menekankan pentingnya integrasi data beasiswa KIP-K dengan PIP agar penerima tepat sasaran.
“Kami telah mengintegrasikan data pemegang KIP SMA, DTKS, dan PPKE dengan sistem PDDikti untuk memastikan bantuan diterima mahasiswa berpotensi akademik namun terbatas secara ekonomi,” tegasnya.
menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 92 ribu mahasiswa
Sementara itu, Sofiana Nurjanah menjelaskan PIP sudah menyasar 18,5 juta siswa pada 2025 dengan anggaran Rp13,35 triliun. Meski demikian, ia mencatat masih ada kendala berupa data siswa tidak valid, keterlambatan aktivasi rekening, hingga ketepatan sasaran.
Dari sisi pendidikan tinggi, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso, menegaskan pihaknya telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 92 ribu mahasiswa S1, S2, dan S3 di dalam maupun luar negeri. Ia menambahkan LPDP terus memperluas cakupan penerima agar akses pendidikan tinggi semakin merata.
Meski dana abadi pendidikan telah mencapai Rp154 triliun, Dwi menilai Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga dalam jumlah lulusan S2 dan S3 per kapita. Karena itu, ia mendorong percepatan agar target peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat segera tercapai.
“Dengan optimalisasi PIP, KIP-K, dan LPDP, kita pastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Pendidikan harus jadi hak universal, bukan hak istimewa,” tegas Tamsil Linrung.
Kegiatan Executive Brief ini dihadiri pimpinan dan staf DPD RI, tenaga ahli, serta perwakilan penerima manfaat beasiswa. Forum tersebut menjadi ruang strategis memperkuat sinergi lintas lembaga, memastikan keberlanjutan program, dan menjawab tantangan pemerataan pendidikan nasional. (*)
