JAKARTA – Pemerintah sudah mendirikan dan mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi di tanah air. Sekolah rakyat ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan formal. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Program Sekolah Rakyat secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mereka yang masuk harus lolos proses seleksi ketat berbasis data. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan upaya negara untuk melindungi dan memberdayakan semua anak. Hingga tahap awal pelaksanaan, hampir 16 ribu siswa telah terdaftar dalam program tersebut.
“Ini adalah arahan langsung Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga termiskin. Bukan untuk yang mampu,” katanya.
Gus Ipul memastikan, pemerintah menutup seluruh celah praktik titipan dalam penerimaan siswa. Tim seleksi melakukan verifikasi lapangan secara langsung untuk calon siswa didik.
“Kami pastikan tidak ada titipan, tidak ada uang, dan tidak ada intervensi. Kalau ada yang coba bermain, langsung kami coret,” ujarnya.
Sekolah Rakyat ini menerapkan pendidikan model asrama dengan pengawasan penuh selama 24 jam. Selain pendidikan formal, sekolah rakyat untuk anak miskin ini juga menyediakan pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta pembinaan karakter.
Menurutnya, pendekatan menyeluruh tersebut diperlukan karena mayoritas siswa berasal dari keluarga tidak mampu. Data awal menunjukkan, 67 persen orang tua siswa berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Bahkan, sebagian anak sebelumnya putus sekolah dan belum mampu membaca meski telah berusia remaja.
“Ini bukan sekolah biasa. Ini ekosistem perlindungan. Kalau anaknya disekolahkan tapi keluarganya tetap bermasalah, hasilnya tidak akan optimal,” katanya.
Selain mendidik anak, pemerintah juga memberikan bantuan sosial, kepesertaan jaminan kesehatan, perbaikan rumah, hingga program pemberdayaan ekonomi. Langkah ini bertujuan memperkuat dampak sekolah rakyat untuk anak miskin secara berkelanjutan. (*)
