Sekolah Rakyat di Cilacap Mulai Dibangun. Target Juli Terima Siswa

Sekolah rakyat di Desa Jenang Kecamatan Majenang, Cilacap mulai dibangun. Sekolah tersebut memanfaatkan lahan milik pemkab seluas 5,5 ha. (bercahayanews.com)

CILACAP – Program Sekolah Rakyat di Cilacap tahun ini akan menerima siswa baru, setelah gedung mulai dibangun. Pekerjaan ini secara resmi mulai pada 23 Januari 2026, atau bersamaan dengan seluruh daerah lain. Saat ini, para pekerja mulai membangun jembatan dan melakukan pengerasan lahan.

Kepala Dinas Sosial PP dan PA Cilacap, dr Moch Ichlas Riyanto memastikan sekolah rakyat di Cilacap mulai dibangun. Sekolah rakyat tersebut berada di Dusun Margasari Desa Jenang Kecamatan Majenang.

“Ya, kita memang mulai pembangunan kemarin sudah ground breaking serentak seluruh Indonesia. Total ada 166 kabupaten dan kota, termasuk Cilacap,” katanya.

Dia mengatakan, Cilacap termasuk beruntung karena mendapatkan bantuan pemerintah pusat tersebut. Karena di Jawa Tengah, hanya 6 kabupaten kota yang mendapatkan program sekolah rakyat.

“Cilacap termasuk beruntung,” katanya.

Dia menambahkan, sekolah rakyat ini dibangun di lahan milik Pemkab Cilacap. Seluruh bangunan akan menggunakan lahan seluas 5,5 yang menghabiskan anggaran senilai Rp 240 M. Dana ini untuk membangun gedung SD, SMP dan SMA yang harus rampung pertengahan tahun ini.

“Targetnya Juli nanti sudah bisa menerima siswa. Berbarengan, jadi SD 3 kelas, SMP 3 kelas dan SMA juga 3 kelas. Ini untuk tahap awal,” katanya.

Sekolah rakyat tersebut, katanya akan punya fasilitas lengkap. Mulai dari asrama, gedung olah raga hingga ruang kelas. Dan para siswa nantinya akan tinggal di asrama mengingat sekolah rakyat ini berkonsep boarding school.

“Minimal ada 19 gedung,” kata dia.

Dia menyebut, sekolah rakyat ini fokus untuk memberikan kursi bagi siswa dari kelurga tidak mampu. Syaratnya siswa berasal dari keluarga yang masuk desil 1 ataupun 2. Artinya, mereka merupakan kelompok masyarakat miskin kategori paling bawah.

“Harus dari keluarga desil 1 atau 2. Nanti Dinas Pendidikan yang akan verifikasi,” tegasnya. (*)