DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Mangkrak, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Mangkrak, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi
Foto: radarsampit.jawapos.com

Bercahayanews News – Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Kamis (19/11/2026), mengakhiri penantian selama 18 tahun sejak pertama kali diusulkan pada 2008.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Sidang II 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sebanyak 254 anggota parlemen hadir secara fisik dan seluruh fraksi menyetujui pengesahan tersebut tanpa memberikan catatan. Pengesahan ini lebih cepat hampir sebulan dari target awal yang dijanjikan DPR yakni 15 Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebutkan bahwa regulasi ini memuat transformasi paradigma keadilan dan pemulihan terhadap aset negara serta korban. UU ini tidak hanya mengatur perampasan aset melalui tindak pidana, namun tetap mengatur skema perampasan aset tanpa pidana. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset meliputi korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan investasi bodong dan judi online.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan peringatan keras terkait pengesahan UU ini. YLBHI menemukan tujuh celah hukum yang berisiko memicu penyalahgunaan kewenangan dan kriminalisasi warga sipil. Organisasi ini khawatir ketimpangan antara kewenangan sita dan kontrol hukum akan menjadikan aturan ini sebagai alat pembungkaman baru bagi masyarakat sipil, termasuk pegiat lingkungan, buruh, masyarakat adat, dan pejuang agraria.

Kritik juga muncul dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak disebutkan kewenangannya dalam draf RUU. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pengesahan UU Perampasan Aset ini. Draf terbaru UU juga belum tersedia di situs resmi DPR saat disahkan, menimbulkan kritik soal transparansi publik.