JAKARTA – Pemerintah menegaskan Iran tidak termasuk dalam kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hingga jika ada PMI di Iran, kemungkinan besar melalui jalur berbeda atau bahkan ilegal.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani memastikan, pemerintah tidak mencatat penempatan PMI secara resmi di Iran.
“Iran itu bukan negara penempatan pekerja migran Indonesia. Kalaupun ada yang bekerja di sana, kemungkinan besar mereka masuk secara nonprosedural atau tidak tercatat dalam sistem penempatan kami. Jumlah warga negara Indonesia di sana, termasuk yang bekerja di Kedutaan Besar RI di Teheran, juga tidak sampai 200 orang,” ujar Christina.
Ia menambahkan, pemerintah tetap memantau situasi di kawasan Timur Tengah secara intensif, terutama terkait potensi konflik yang dapat berdampak pada warga negara Indonesia di wilayah tersebut.
Menurut Christina, Kementerian P2MI telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Termasuk kemungkinan evakuasi apabila situasi darurat terjadi.
“Kami berharap situasi tetap kondusif. Namun pemerintah selalu siap. Jika sampai terjadi kondisi darurat yang memerlukan langkah evakuasi, mekanisme tersebut sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan,” katanya.
Ia juga memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai pekerja migran Indonesia yang terdampak konflik di kawasan tersebut.
Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di sejumlah negara Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi. Selain itu, Kementerian P2MI membuka hotline serta membentuk crisis center guna menerima laporan dari masyarakat.
Christina memastikan pemerintah siap bergerak cepat apabila kondisi darurat terjadi. Indonesia sendiri telah beberapa kali melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik.
“Kalau memang diperlukan, pemerintah pasti bergerak untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia,” ujarnya. (*)
