JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menjalankan program ambisius dengan membagikan lebih dari 15.000 laptop kepada siswa Sekolah Rakyat. Banyak pihak menilai sekolah rakyat rawan korupsi jika pengadaan tidak diawasi ketat.
Di balik semangat pemerataan fasilitas belajar, sejumlah pengamat menilai kebijakan ini berisiko membuka celah penyelewengan anggaran. Mereka menegaskan sekolah rawan korupsi jika pengelolaan anggarannya tidak transparan.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, memastikan jajarannya mengawal ketat proses pengadaan laptop. Ia menegaskan komitmennya mencegah bertambahnya daftar panjang kasus sekolah rakyat di Indonesia.
Ia melibatkan aparat penegak hukum dan auditor sejak awal. Langkah ini bertujuan memastikan semua tahap lelang berjalan sesuai prosedur dan mencegah praktik yang membuat sekolah rawan korupsi.
Sorotan Mengarah ke Prioritas
Rencana membagikan laptop akan menyerap sekitar Rp 140 miliar dari total Rp 7 triliun dana operasional. Banyak pihak mengingatkan bahwa rawan korupsi jika pemerintah tidak mengelola dana ini secara hati-hati.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengkritik pembelian laptop massal karena permainan spesifikasi dan mark up harga sering membuat rawan korupsi.
Ia menegaskan bahwa pengadaan seperti ini lebih menguntungkan pihak proyek daripada siswa. Kondisi itu membuat sekolah rakyat di tengah masalah kurangnya guru terlatih dan infrastruktur rusak.
Pelaku pendidikan di lapangan menyampaikan pandangan beragam tentang program laptop. Sebagian tetap khawatir rawan korupsi jika pengawasan lemah.
Sejumlah guru mendukung program laptop untuk pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS). Mereka menegaskan pemerintah tidak melibatkan mereka dalam pengadaan, sehingga sekolah rakyat rawan korupsi semakin sulit dicegah.
Para wali murid juga mendukung anak-anaknya mendapatkan laptop. Mereka berharap pemerintah mengawasi ketat agar sekolah rakyat rawan korupsi tidak menjadi kenyataan.
Pengalaman Buruk Jadi Pelajaran
Ubaid mengingatkan pemerintah untuk belajar dari berbagai kasus lama, karena proyek besar seperti ini sering membuat sekolah rakyat rawan korupsi.
ICW dan KOPEL Indonesia menilai bahwa prioritas pendidikan seharusnya memperbaiki infrastruktur, sebab kerusakan ruang kelas yang tinggi membuat sekolah rakyat rawan korupsi ketika anggaran tidak tepat sasaran.
Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa laptop penting agar siswa miskin tidak tertinggal di era digital, namun ia juga menyadari bahwa tanpa pengawasan, sekolah rakyat rawan korupsi bisa menjadi ancaman nyata.
Kini, publik menanti apakah pemerintah benar-benar menjalankan janji transparansi atau justru menambah bukti bahwa sekolah rakyat rawan korupsi di sektor pendidikan masih sulit diberantas. (*)
