JAKARTA – Mahfud MD menilai, siapapun pemilik atau yang membangun pagar laut, harus disidang di pengadilan. Tujuannya agar jelas semuanya. Termasuk siapa yang paling bertanggung jawab atas pemagaran laut tersebut.
Dia menilai, pagar ini bukan masalah bambu yang tertancap di laut dan membatasi akses publik. Atau membawa dampak kerusakan pada lingkungan dan juga warga setempat. Namun pelaku dan pemilik pagar laut ini sudah pada tahap mempermainkan negara. Juga mempermainkan kedaulatan hukum dan martabat negara.
Dia menyebut kalau pemagar laut ini merupakan preman dan punya uang untuk mendanainya. Hingga Mahfud MD dengan tegas berharap agar pemilik pagar laut harus disidang di pengadilan.
“Ini martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Saya harap ini dibawa ke pengadilan, agar tahulah kita semua. Negara ini berdaulat, punya kedaulatan hukum, punya martabat,” katanya.
Dengan sidang di pengadilan ini pula, akan jelas siapa saja yang bermain. Termasuk jika ada kong kalikong, atau pejabat yang bermain-main.
“Kalau kolusi antar pejabat di pusat atau daerah, orang kan tinggal di bayar, ya macam-macam dugaan lah. Tapi dugaan seperti itu nanti biar dibuktikan di pengadilan,” katanya.
Menurutnya, ketidak jelasan lembaga negara yang bertanggung jawab memunculkan adanya dugaan kolusi ini. Karena sampai saat ini, belum ada lembaga pemerintah yang dengan tegas bertanggung jawab atas keberadaan pagar laut.
“Ada dua kemungkinan. Negara takut sama preman. Atau main mata, mendapat sesuatu dari preman. Itu pelanggaran luar biasa kalau di biarkan,” terangnya.
“Semua nda ada yang ngaku tuh, sampai sekarang. Itu sesuatu, menurut saya konyol. Masa negara begitu,” katanya.
Selain menyebut pemilik pagar laut dengan kata preman, Mahfud MD meyakini hanya korporasi yang punya kemampuan membangun pagar laut. Dan jika ada nelayan yang mengaku sebagai pemilik, hal ini sangat konyol.
“Pasti korporasi atau orang dengan modal besar yang membiayai itu dengan sengaja,” tegasnya. (*)
