JAKARTA – Mandor dan sejumlah pihak yang selama ini santer diberitakan terkait dengan pagar laut, tiba-tiba saja menghilang dari peredaran. Mereka bahkan tidak mengindahkan pemanggilan dari pihak berwenang seperti penyidik di Polri, Kejaksaan Agung maupun KKP.
Mandor pagar laut yang menghilang ini berinisial M dan seharusnya datang ke KKP untuk pemeriksaan pada 5 Februari 2025. Namun dia tidak menampakan batang hidungnya sama sekali.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, masih memburu keberadaan M. Namun pihaknya sudah memegang alamat pasti dari M yang menjadi mandor saat pembangunan pagar laut di Tangerang.
“Alamat pasti sudah kita kantongi,” ujar Doni.
KKP juga sudah memeriksa 5 kades dan seorang sekdes. Masing-masing adalah Kades dan Sekdes Kohod. Juga Kades Karang Serang, Kronjo, Tanjung Pasir, Ketapang, dan Kades Lontar. KKP menduga, para kades dan sekdes ini terlibat dalam pengurusan sertifikat tanah serta pemasangan pagar laut.
Selain mandor pagar laut yang menghilang, Arsin, Kades Kohod juga ikut-ikutan menghilang. Dia mangkir dari pemanggilan Bareskrim Mabes Polri. Namun belakangan, dia mau datang mnemenuhi panggilan Bareskrim.
Kabar terbaru, petugas Selasa (11/2/2025) memeriksa rumah dan kantor Kades Kohod tersebut. Kedatanga petugas untuk mencari bukti-bukti keterlibatan Arsin dalam pembuatan sertifikat laut. Petugas menduga, Arsin memalsukan sejumlah dokumen saat mengurus sertifikat laut ke BPN.
Ketua Riset dan Advokasi Kebijakan Publik di LBH PP Muhammadiyah, Gufron SH MH membuka pihak tertentu yang kini justru menghilang. Dia mencontohkan Sandi Atrapraja yang mengklaim mewakili nelayan dan memastikan pagar laut merupakan swadaya nelayan. Kini dia juga tidak diketahui keberadaannya dan menghilang.
“Sekarang dia juga menghilang,” katanya. (*)
