CILACAP – Pemkab Cilacap berupaya agar bisa cegah Omicron masuk wilayah tersebut. Caranya dengan membuat sejumlah langkah antisipasi.
Hal ini menjadi bahasan utama dalam rapat kerja antara Bupati dan jajaran Forkompinda Cilacap bersama dinas instansi terkait, Jumat (17/12/2021).
Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, Forkompinda sudah sepakat agar Omicron jangan sampai masuk Cilacap.
“Tadi rapat bersama Forkompinda. Kita sepakat untuk melakukan antisipasi bersama-sama terhadap varian baru,” ujar Tatto.
Menurutnya, langkah yang paling efektif adalah dengan menggenjot capaian vaksinasi hingga cegah Omicron masuk Cilacap. Saat ini prosentase warga tervaksin di Cilacap sudah 71 persen. Sementara target Pemerintah Kabupaten Cilacap pada akhir tahun ini bisa mencapai 80 persen.
“Pencegahan hanya dengan vaksinasi,” kata dia.
Selain itu, pemerintah akan melakukan pendataan terhadap para pendatang dari luar daerah. Atau bagi mereka yang pulang kampung selama Natal dan Tahun Baru.
“RT RW harus mendata jika ada pendatang atau keluarga yang pulang kampung. Nanti kita siapkan antigen,” kata dia.
Jika warga perantau ini kedapatan positif Covid19, maka harus menjalani perawatan atau isolasi terpusat. Pemerintah sendiri menyediakan lokasi isolasi terpusat. Dengan demikian, penyebaran Covid19 bisa terlokasilir dan memastikan Omicron tidak sampai masuk apalagi menyebar di Cilacap
“Kita siapkan tempat isolasi,” tegas Bupati.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muchsin mengatakan, akan ada pos pelayanan swab antigen di pos perbatasan. Nantinya pos ini akan ada di 3 titik masuk menuju Cilacap dan menjadi penghubung dengan provinsi atau kabupaten tetangga.
“Ada pos pelayanan selama menjelang Natal sampai tahun baru,”
Dia menambahkan, Satpol PP bersama aparat TNI dan Polri akan mengelar operasi di sejumlah tempat. Target operasi adalah penegakan protokol kesehatan yang diatur dalam Perda nomor 5 tahun 2020.
“Nanti kita bersama forkompinda operasi yustisia terkait penegakan Perda nomor5 2020 tentang Penegakan Prokes. Kegiatan kalau tidak salah ada 5 kali,” tegasnya. (*)