JAKARTA – Penahanan Sekjen PDIP, Hasto Krisdiyanto dengan sengaja untuk mengganggu kongres partai tersebut. Ini karena posisi sekjen sangat penting untuk mengurus agenda terbesar ke dua partai politik yang akan menentukan arah organisasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OJ). Penahanan ini untuk keperluan penyidikan selama 20 hari, mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.
KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, yang telah keluar sejak 23 Desember 2024. Penahanan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam menuntaskan kasus yang melibatkan dugaan suap serta tindakan menghambat proses hukum.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy, ikut menanggapi penahanan Hasto oleh KPK. Menurutnya, penahanan ini membuktikan informasi yang masuk ke DPP.
“Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memang sudah ditargetkn untuk ditahan sebelum kongres partai,” katanya.
“Mengapa? Karena peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik,” katanya lagi.
Dia menambahkan, penahanan Hasto juga membuktikan adanya serangan terhadap partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. Sekaligus adanya operasi politik untuk membuat kondisi partai tidak tenang dan carut marut.
“Penahanan (Hasto) ini adalah bagian dari salah satu operasi politik untuk meng awut-awut partai,” tegasnya.
Pasca penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP memberikan instruksi kepada seluruh kader dan simpatisan. Pertama, PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan dan tetap akan punya napas panjang. Kedua adalah semua jaringan partai tersebut harus tetap tenang. Sekaligus untuk tetap siaga menghadapi situasi terburuk.
Terakhir, DPP tidak akan menunjuk Plt untuk mengisi jabatan Sekjen. Namun hal ini akan menjadi kendali penuh Ketua Umum PDIP. (*)
