JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kolaborasi untuk menjawab isu strategis nasional, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/subspesialis dan kepastian hukum pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah, Rabu (1/10).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan pemerintah menyusun sistem baru berupa program kemitraan antar fakultas kedokteran. “Beberapa fakultas kedokteran yang belum memenuhi standar dibantu oleh fakultas kedokteran dari kampus lain. Kami masih membutuhkan dukungan rumah sakit milik pemerintah daerah sebagai tempat pendidikan tersebut,” kata Brian.
Pemerintah menargetkan penambahan 148 program studi baru untuk spesialis dan subspesialis kedokteran. Kemdiktisaintek bekerja sama dengan lebih dari 250 rumah sakit milik pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan, mendistribusikan dokter spesialis secara merata, dan memperkuat kualitas layanan kesehatan di daerah.
Brian menambahkan, pemerintah berupaya menekan biaya pendidikan agar terjangkau, terutama bagi calon dokter spesialis/subspesialis di daerah. “Kami berharap dan berupaya biaya pendidikan tidak terlalu mahal, apalagi di daerah,” ujarnya.
Kemdiktisaintek dan Kemendagri menyiapkan kebijakan untuk menghapus dasar hukum pungutan di sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka akan menyosialisasikan kebijakan ini kepada kepala daerah dan perangkat terkait, serta melakukan monitoring bulanan dengan mekanisme intervensi langsung bagi daerah yang belum menunjukkan kemajuan.
Untuk mempercepat peningkatan akses dan distribusi dokter spesialis/subspesialis, pemerintah mengusulkan penguatan regulasi melalui SKB tiga menteri (Mendiktisaintek, Menkes, dan Mendagri). SKB ini memperkuat peran Komite Bersama Kemdiktisaintek dan Kemenkes yang sudah berjalan.
Kepastian Hukum untuk Beasiswa Pendidikan Tinggi
Audiensi juga membahas peningkatan akses pendidikan tinggi. Selama ini, pemerintah daerah ragu memberikan beasiswa pendidikan tinggi karena khawatir melanggar kewenangan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan Kemendagri akan menerbitkan surat edaran yang menegaskan pemberian beasiswa atau hibah untuk pendidikan tinggi oleh pemerintah daerah sah secara hukum dan sejalan dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kemendagri dan Kemdiktisaintek akan menyelaraskan sosialisasi kebijakan dengan agenda SKB Tiga Menteri. Tito menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program nasional. “Kemdiktisaintek bersama Kemendagri akan segera menuntaskan penyusunan kebijakan, melakukan sosialisasi nasional, serta membangun mekanisme monitoring terpadu,” ujarnya.
Dengan sinergi pusat dan daerah, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju masa depan yang berdaya saing. (*)
