YOGYAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Fisipol UGM Prof. Siti Mutiah Setyawati menilai, menjadi anggota Board of Peace (BoP) membuat Indonesia sulit menjadi penengah perang AS Iran. Hingga pemerintah perlu meninjau kembali keputusan bergabung dengan forum tersebut.
Menurut dia, BoP mengklaim bertujuan menciptakan perdamaian di Gaza. Namun, komposisi keanggotaan forum itu menimbulkan persoalan karena Palestina tidak terlibat. Sementara Palestina menjadi negara yang terlibat langsung dalam konflik dengan Israel.
“Board of Peace ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota. Sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik,” kata Siti.
Siti juga menyoroti struktur organisasi dalam BoP yang berbeda dari praktik diplomasi multilateral pada umumnya. Organisasi internasional biasanya diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi. Sedangkan kepemimpinan dalam BoP lebih bersifat personal.
Selain itu, posisi Indonesia dalam BoP juga berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Kondisi tersebut dapat mengurangi peluang Indonesia untuk diterima sebagai mediator atau penengah perang AS Iran.
“Mediator harus berada dalam posisi netral. Ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel, maka akan sulit untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” kata Siti.
Menurut dia, langkah diplomasi Indonesia harus mempertimbangkan posisi negara dalam struktur kekuatan global. Negara berkembang seperti Indonesia perlu berhati-hati ketika terlibat dalam forum yang berkaitan dengan konflik besar.
“Dalam struktur kekuatan global, Indonesia masih berada pada kelompok negara berkembang sehingga perlu realistis melihat kapasitas diplomasi dalam konflik besar seperti yang terjadi di Timur Tengah,” ujarnya.
Siti justru meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Timur Tengah. Karena peningkatan konflik akan menimbulkan risiko besar bagi WNI yang bekerja dan tinggal di wilayah Teluk.
“Hal yang paling mendesak sebenarnya menyelamatkan WNI di kawasan tersebut. Jumlah WNI di wilayah Teluk sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tegasnya. (*)
