Belakangan ini beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa mulai tahun 2025, BPJS Kesehatan tidak akan lagi menanggung biaya pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh merokok. Narasi tersebut mencuat melalui platform X (Twitter), dan membuat banyak masyarakat penasaran dan khawatir akan dampaknya terhadap akses layanan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, memberikan penjelasan tegas bahwa informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini, tidak ada regulasi yang menyatakan secara khusus bahwa penyakit akibat merokok atau gaya hidup tidak sehat lainnya akan dikeluarkan dari cakupan jaminan kesehatan BPJS.
Rizzky menegaskan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berhak memperoleh layanan kesehatan yang setara, tanpa diskriminasi, baik yang merokok maupun tidak. BPJS Kesehatan tidak menerapkan penandaan atau flagging berdasarkan status perokok saat masyarakat mendaftar sebagai peserta JKN. Hal ini memastikan bahwa semua individu, terlepas dari kebiasaan merokok, dapat menikmati hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang dijamin.
Meskipun demikian, Rizzky mengingatkan bahwa penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat, seperti merokok, pola makan yang buruk, dan konsumsi alkohol, memang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit berbiaya katastropik. Penyakit-penyakit ini, seperti jantung, kanker, dan stroke, memerlukan biaya pengobatan yang sangat tinggi dan seringkali memiliki komplikasi yang dapat membahayakan jiwa.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan, total beban jaminan kesehatan sampai dengan akhir November 2024 telah mencapai Rp160 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 21,23% atau Rp33,99 triliun digunakan untuk menangani klaim penyakit-penyakit berbiaya katastropik. Penyakit jantung menduduki urutan pertama dengan klaim sebesar Rp17,5 triliun, diikuti oleh kanker dan stroke yang juga membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar.
Sebagai penutup, Rizzky menegaskan bahwa meskipun pembiayaan kesehatan terus meningkat, tidak ada kebijakan yang membatasi hak peserta JKN, termasuk mereka yang merokok. Oleh karena itu, kabar yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan akan berhenti menanggung penyakit akibat rokok pada tahun 2025 adalah informasi yang tidak benar.
Sumber: Bercahaya News
