JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan program transisi energi melalui pengembangan energi bersih dan terbarukan. Salah satunya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk sekolah dan desa di Indonesia.
Instruksi tersebut dia sampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara bersama Menteri ESDM dan sejumlah pejabat lainnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat mengatakan, percepatan implementasi energi baru dan terbarukan menjadi bagian dari strategi nasional dalam hal kemandirian energi.
“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan,” ujar Bahlil, Kamis (5/3/2026).
Untuk mempercepat program ini, Presiden Prabowo juga membentuk satuan tugas percepatan transisi energi. Presiden menunjuk Bahlil sebagai ketuanya. Langkah ini penting untuk mempercepat pemanfaatan energi ramah lingkungan sekaligus mengurangi beban subsidi energi.
Bahlil menjelaskan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTS akan mengurangi subsidi listrik.
“Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat. Tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari program transisi energi nasional.
Kementerian ESDM juga memanfaatkan pembangunan PLTS untuk memperluas akses listrik di wilayah terpencil, termasuk pulau-pulau kecil yang selama ini sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Di sisi lain, Presiden Prabowo meminta Kementerian ESDM mengoptimalkan program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Pemerintah menargetkan konversi sekitar 120 juta sepeda motor dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insyaallah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” ujar Bahlil.
