JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang 40 tokoh ormas Islam di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas rencana besar pemerintah terkait pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pertemuan itu merupakan dialog ketiga antara Presiden Prabowo dan ormas keagamaan. Di pertemuan tersebut, Presiden menjelaskan tentang rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
“Bapak Presiden memberikan penjelasan yang panjang. Termasuk informasi tentang perkampungan haji. Keakraban Presiden kita dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, membuat Indonesia menjadi negara pertama yang mendapat kesempatan membeli properti di Makkah dan Madinah,” ujar Nasaruddin.
Nasaruddin menambahkan, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan resmi yang memperbolehkan pihak asing memiliki properti di Makkah dan Madinah. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi realisasi pembangunan kampung haji Indonesia di tanah suci.
“Tidak ada negara lain yang mendapatkan kesempatan seperti Indonesia. Pemerintah Saudi Arabia sudah memutuskan bahwa asing bisa membeli properti berupa tanah dan hotel di Makkah dan Madinah, yang sebelumnya tertutup,” kata Nasaruddin.
Ia menambahkan, Indonesia telah memperoleh lahan seluas 60 ha di lokasi strategis untuk pembangunan kampung haji. Lokasi tersebut berjarak sekitar 1 hingga 3 kilometer dari Ka’bah dan akan terhubung langsung dengan Masjidil Haram melalui terowongan khusus.
“Indonesia sudah mendapatkan lahan yang cukup luas dan nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjidil Haram dengan perkampungan Indonesia,” jelasnya.
Selain membahas urusan haji, Presiden Prabowo juga menyepakati peningkatan komunikasi intensif antara pemerintah dan tokoh agama. Presiden menyerap berbagai aspirasi dari para ulama, kiai, dan pimpinan pondok pesantren guna memperkuat pilar keagamaan di Indonesia.
Pertemuan tersebut juga menyoroti rencana pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Pemerintah berencana menerapkan manajemen profesional dalam pengelolaan dana keumatan.
“Dana-dana umat akan dikelola dengan sentuhan manajemen profesional agar efisiensi dan efektivitasnya benar-benar dirasakan oleh umat,” pungkas Nasaruddin. (*)
