JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat sedikitnya 112.551 rumah rusak karena banjir Sumatera yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan data kerusakan masih terus berkembang.
“Kami sudah sampaikan yang terdampak rumah adalah 112.551. Data ini berkembang terus dan sangat dinamis,” kata Maruarar di Kantor Kemenko Infrastruktur, Kamis (11/12/2025).
Aceh tercatat sebagai wilayah dengan dampak terbesar. Yakni 75.000 lebih rumah rusak karena banjir Sumatera. Sumatera Utara melaporkan 28.600 unit rusak, sedangkan Sumatera Barat mendekati 9.000 rumah.
Maruarar mengatakan, rumah rusak karena banjir di Sumatera terbagi dalam empat kategori. Mulai dari ringan, sedang, berat dan hanyut. Kategori ini menentukan langkah penanganan pemerintah selanjutnya.
“Nanti kita bisa identifikasi apakah yang rusak berat itu perlu dibangun baru atau masih mungkin renovasi. Untuk yang ringan dan sedang, kita berharap masih bisa direnovasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses identifikasi membutuhkan kecocokan antara data dan kondisi lapangan. Kementerian PKP akan melakukan survei terhadap ratusan ribu rumah sebelum menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kita hitung yang rusak berat dan sedang, tergantung lokasi. Membangun di daerah berat itu logistiknya juga berat. Variabelnya banyak, termasuk transportasi,” jelasnya.
Maruarar meminta masyarakat bersabar karena pemerintah ingin memastikan seluruh data dan keputusan benar.
“Kita tidak mau bicara cepat tapi salah. Lebih baik kita dalami benar-benar sehingga pernyataannya akurat,” katanya.
Jumlah rumah rusak akibat banjir di Sumatera yang sangat besar ini, membuat Pemprov Aceh memperpanjang masa tanggap darurat. Keputusan ini usai rapat antara Pemprov Aceh dan pihak terkait lainnya Rabu (10/12/2025) malam.
Gubernur Mualem mengatakan, perpanjangan ini merupakan keharusan mengingat kompleksitas penanganan bencana di lapangan.
“Penanganan masih membutuhkan kerja intensif, terpadu, dan terkoordinasi. Baik untuk evakuasi, distribusi logistik, maupun pembenahan kerusakan jalan dan jembatan,” tegasnya. (*)
