JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan pendapatnya soal kritik tajam masyarakat terhadap kinerja DPR yang ramai dibahas masyarakat di media sosial. Ahmad Sahroni menilai publik memanaskan isu ini karena mereka mempersoalkan besarnya gaji dan tunjangan anggota legislatif.
Tanggapan Ahmad Sahroni
Ahmad menegaskan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah pandangan yang keliru. Ia secara tegas menyebut pemikiran tersebut sebagai bentuk mentalitas yang salah dan tidak logis.
“Mental manusia yang seperti itu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat baik-baik, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu orang tolol sedunia. Kenapa? Apakah kita semua pintar? Enggak, kita ini juga banyak yang bodoh,” ujar Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8).
Ahmad menekankan bahwa membubarkan DPR bukanlah perkara mudah. Menurutnya, proses itu menuntut semua pihak mematuhi aturan hukum, tata negara, dan adat politik sepenuhnya.
Selain itu, Ahmad memperingatkan bahwa pembubaran DPR justru akan menimbulkan persoalan baru. Ia menegaskan bahwa tanpa DPR, fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak akan berjalan maksimal.
“Apakah dengan bubarkan DPR masyarakat bisa lebih yakin menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Jangan sembarangan bicara bubarkan DPR. Kebanyakan yang ngomong seperti itu juga tidak pernah duduk di DPR,” jelas Ahmad Sahroni.
Ahmad juga menegaskan bahwa anggota DPR tidak alergi terhadap kritik. Namun, ia berharap masyarakat memberikan kritik yang konstruktif agar kinerja DPR bisa terus diperbaiki.
Ahmad Sahroni mengakui bahwa anggota DPR adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun, ia menilai DPR tetap berusaha menjalankan tugas sesuai aspirasi rakyat.
“Kami belum tentu selalu benar, belum tentu hebat. Tapi setidaknya kami bekerja mewakili masyarakat dan berupaya maksimal untuk memenuhi kepentingan mereka,” tutur Ahmad Sahroni.
Di sisi lain, Ahmad Sahroni menyadari bahwa pernyataannya memicu reaksi keras dari warganet. Banyak masyarakat merasa DPR sering gagal memperjuangkan suara rakyat kecil dan bahkan mengeluarkan kebijakan yang membuat sebagian warga semakin sengsara. (*)
