JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin kembali minta Raja Juli mundur dalam rapat kerja di Senayan, Kamis (4/12/2025). Ia menegaskan sikapnya ketika kembali Raja Juli mundur karena menilai Menteri Kehutanan tidak memahami persoalan hutan. Usman menyampaikan desakannya untuk Raja Juli mundur sambil menilai kondisi kehutanan semakin memburuk. “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop,” kata Usman.
Usman mengkritik izin pelepasan kawasan hutan di Sumatra dan memakai kritik itu untuk kembali Raja Juli mundur. Ia menegaskan kebutuhan penanaman ulang dan menyampaikan kembali minta mundur sebagai bentuk tanggung jawab menteri. Pada kesempatan yang sama, ia kembali minta mundur karena menurutnya Raja Juli tidak memahami kehutanan. “Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang… Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” ujarnya.
kegagalan memahami kehutanan
Legislator PKB itu semakin keras menyampaikan alasan untuk Raja Juli mundur saat mengutip pernyataan pimpinan rapat. Ia menilai kegagalan memahami kehutanan menjadi alasan kuat untuk kembali minta Raja mundur di forum resmi. Usman kembali minta Raja mundur dengan menegaskan ketidakmampuan kementerian. “Saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.
Usman juga menyinggung izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan sebagai dasar untuk kembali minta mundur. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut sembari kembali minta Raja mundur karena izin baru tidak sejalan dengan kondisi lapangan. Dalam penyampaian berikutnya, ia kembali minta Raja mundur sambil meminta fokus pada rehabilitasi tiga provinsi terdampak. “Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar… Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali,” katanya.
Menanggapi desakan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan dirinya tidak pernah menerbitkan izin penebangan. Ia kembali membantah dasar pihak yang minta Raja mundur dengan menyebut seluruh kebijakannya mengikuti arahan Presiden Prabowo. Raja Juli menegaskan tidak melihat alasan substansial bagi pihak yang terus minta Raja mundur. “Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun… Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem,” kata Raja Juli.
Raja Juli juga menyatakan bahwa ia mengikuti arahan presiden untuk menjaga hutan sehingga tekanan yang minta Raja mundur tidak tepat. Ia menegaskan kembali bahwa dirinya berkewajiban menjaga kawasan hutan dengan ketat, meski sebagian pihak tetap minta Raja mundur. Dalam pernyataannya, ia kembali merespons pihak yang minta Raja mundur dengan menegaskan komitmen terhadap perlindungan hutan. “Perintah Bapak Presiden… kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani,” ujarnya. (*)
