ACEH – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk cabut lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) untuk penyediaan lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir longsor di Sumatera. Hal ini dia sampaikan saat memimpin rapat perkembangan penanganan banjir longsor di Pulau Sumatera, Minggu (7/12/2025). Rapat ini dia gelar usai mengunjungi sejumlah lokasi bencana di Aceh.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan usai menerima laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto. Menurut Suharyanto, ada lambatnya penyediaan lahan dari pemerintah daerah untuk pembangunan huntara.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo langsung memastikan pemerintah akan mengutamakan kepentingan rakyat. Ia memerintahkan kementerian terkait, termasuk ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, untuk segera menuntaskan persoalan lahan. Termasuk cabut izin HGU dan lahannya untuk pembangunan huntara.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Presiden.
Huntara Tipe 36 untuk Satu Keluarga
Suharyanto melaporkan, huntara dirancang lebih layak dari tenda pengungsian. Modelnya adalah tipe 36 di atas lahan 85 meter persegi.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” jelasnya.
BNPB menganggarkan sekitar Rp30 juta per unit, termasuk fasilitas dasar seperti kamar mandi dan WC di dalam. Presiden Prabowo menilai biaya tersebut efisien untuk kebutuhan mendesak.
Korban, katanya akan menempati huntara maksimal selama satu tahun. Baru setelah itu mereka akan menempati hunian tetap (huntap). Namun durasi bisa bertambah jika pembangunan huntap terkendala lahan.
Untuk mempercepat konstruksi, BNPB akan melibatkan Satgas TNI dan Polri, mencontoh keberhasilan pembangunan cepat di Lewotobi.
“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” lapor Suharyanto. (*)
