JAKARTA – Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut melalui Sidang Isbat di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Usai sidang, Menteri Agama Nasaruddin memberikan penjelasan alasan penetapan awal Ramadan bertepatan dengan 19 Februari 2026.
Menag menjelaskan alasan penetapan awal Ramadan berdasarkan dua pertimbangan utama. Yakni hasil perhitungan hisab dan hasil pemantauan rukyat di seluruh Indonesia.
Menurutnya, tim Hisab Rukyat Kemenag bersama ormas Islam melakukan perhitungan astronomi sebelum sidang. Hasil hisab menunjukkan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk.
Ia memaparkan ketinggian hilal berkisar antara minus 2 derajat 24 menit 43 detik (-2,41°) hingga minus 0 derajat 55 menit 41 detik (-0,93°). Sementara sudut elongasi berada pada rentang 0 derajat 56 menit 23 detik (0,94°) hingga 1 derajat 53 menit 36 detik (1,89°).
Menurutnya, posisi tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal sesuai ketetapan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Kriteria MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimum 3 derajat dan sudut elongasi minimum 6,4 derajat.
“Secara astronomis, hilal belum mungkin terlihat karena belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” katanya.
Pemerintah juga mendasarkan alasan penetapan awal Ramadan pada hasil rukyat atau pemantauan langsung hilal. Petugas pengamat ini tersebar di 96 titik di seluruh provinsi. Dan seluruh petugas melaporkan tidak melihat hilal.
“Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan,” ujarnya.
“Bahkan di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari. Karena itu, kami menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag.
Sidang Isbat melibatkan sejumlah pihak seperti ormas islam di Indonesia, ahli falak dan astronomi serta utusan BMKG. Juga nampak pejabat lainnya seperti Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar. (*)
