JAKARTA – Kementerian Agama menyebut penetapan Lebaran 2026 berpotensi berbeda antara pemerintah dan ormas Islam di Indonesia. Perbedaan ini muncul metode penentuan awal bulan Syawal yang berbeda.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui adanya potensi perbedaan penentuan lebaran tahun ini. Meski begitu, perbedaan tersebut merupakan dinamika yang lazim dalam kehidupan beragama di Indonesia.
“Perbedaan itu kita terima sebagai hal yang biasa di Indonesia,” katanya.
Pemerintah, kata dia, akan tetap menggunakan jalur resmi yakni melalui sidang isbat. Sidang ini akan membahas hasil pemantauan ketinggian bulan oleh petugas di seluruh Indonesia.
“Nanti kita akan lihat melalui sidang isbat. (Lebaran) pastinya kapan,” kata dia.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan tersebut berdasarkan Maklumat Muhammadiyah yang menggunakan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Muhammadiyah mulai menerapkan sistem KHGT pada tahun ini untuk menentukan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan dan Idulfitri. Sistem kalender tersebut menggantikan metode hisab hakiki wujudul hilal yang sebelumnya digunakan.
Muhammadiyah meluncurkan KHGT secara resmi pada 25 Juni 2025 sebagai upaya menyatukan kalender Hijriah secara global. Namun, pemerintah tetap menggunakan mekanisme rukyatul hilal dan sidang isbat dalam menentukan awal bulan Hijriah, termasuk untuk penetapan Lebaran 2026. (*)
