KUNINGAN – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI) mendorong Kabupaten Kuningan kembangkan pertanian menjadi industri berbasis kerakyatan. Ini sesuai dengan potensi wilayah ini yang merupakan daerah agraris. Ini dia sampaikan saat meresmikan Pilot Program Pengentasan Kemiskinan.
Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, memimpin langsung peluncuran program yang digelar di Kecamatan Cimahi, Kuningan.
BP Taskin RI memilih Kuningan sebagai lokasi program percontohan karena kabupaten ini masih menempati peringkat kedua termiskin di Jawa Barat. Peluncuran program ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya antara Bupati Kuningan dan BP Taskin RI.
Budiman menilai Kuningan memiliki potensi besar di sektor pertanian yang bisa dikembangkan menjadi industri berbasis kerakyatan.
“Kuningan ini agraris, tapi potensinya bisa naik kelas menjadi industri pertanian berbasis kerakyatan,” ujarn Kepala BP Taskin itu.
Ia menegaskan pentingnya akses terhadap layanan dasar dan teknologi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pertanian. Kita juga harus mendorong pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat seperti UMKM dan industri rumah tangga,” tegasnya.
BP Taskin juga memamerkan teknologi drone pertanian sebagai bagian dari inovasi pemberdayaan petani. Teknologi ini memungkinkan penyemprotan pupuk dan insektisida secara efisien.
“Ini strategi kami agar petani lebih mandiri, hemat biaya, dan sejahtera,” jelas Budiman.
Bupati Kuningan menyambut baik program tersebut dan menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar di daerahnya. Meski angka kemiskinan menurun dari 12,78 persen (2022) menjadi 11,88 persen (2024), posisi Kuningan tetap di dua terbawah se-Jawa Barat.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat berharap ada sinergi dari pemerintah pusat untuk mendukung upaya penurunan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran,” ujar Bupati.
Data terbaru menunjukkan 69,26 persen penduduk miskin di Kuningan berasal dari kelompok yang belum bekerja. Sisanya berasal dari buruh harian lepas (11,96 persen), pedagang kecil (6,63 persen), pegawai swasta (5,87 persen), dan petani (5,17 persen). (*)
