SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera membentuk satuan tugas (satagas) guna menangani persoalan tambang. Satgas tambang ini akan melibatkan Pemprov Jateng, Polri, TNI dan Kejaksaan. Hingga seluruh langkah akan lebih terkoordinir dan tidak salah sasaran.
Langkah Pemprov Jateng untuk membentuk satgas tambang ini, menyusul maraknya aktivitas penambangan pasir dan batu. Termasuk aktiftas penambangan di lereng Gunung Slamet.
“Kita bentuk satgas penambangan yang isinya dinas kita, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan. Besok Dinas ESDM langsung buat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan untuk tindak lanjut agar penanganan tidak salah sasaran,” ujar Luthfi dalam rapat bersama Forkopimda Jateng, Senin (8/12/2025).
Luthfi meminta seluruh bupati dan wali kota menjadikan kasus penambangan di lereng Gunung Slamet sebagai pembelajaran. Ia mengingatkan agar daerah berhati-hati dalam menerbitkan izin penambangan dan tidak mengubah Informasi Tata Ruang (ITR) demi kepentingan tertentu.
“Benar-benar lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selama tidak berguna bagi nusa bangsa, tidak usah. Nanti timbul resistensi yang berkepanjangan,” tegasnya.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melaporkan sejumlah persoalan penambangan di daerahnya. Ia menyebut tiga lokasi yang sedang menjadi sorotan. Masing-masing ada di Cilongok-Bumiayu. Ini merupakan lokasi tambang gas bumi yang gagal dan kini ditangani melalui reboisasi oleh PT SAE.
Lalu ada di Baseh Kecamatan Kedungbanteng. Area tambang batu yang sempat diprotes warga dan kini ditutup sementara. Berikutnya tambang Gandatapa di Baturaden. Tambang pasir dan tanah yang juga memicu keluhan masyarakat.
“Hari ini saya akan serahkan laporan lengkap ke Gubernur terkait penambangan di lokasi-lokasi itu. Cilongok sudah ditangani, sementara Baseh dan Baturaden masih bermasalah,” kata Sadewo.
Isu tambang ilegal bukan cerita baru di Banyumas. Ingatan publik masih segar pada tragedi 2023 di Desa Pancurendang, Ajibarang, ketika delapan penambang emas ilegal terjebak dan meninggal dunia. Peristiwa pilu itu memaksa pemerintah menutup puluhan lokasi tambang ilegal lain di wilayah Banyumas. (*)
