Istilah Serakahnomics dari Prabowo, Sinyal Antikorupsi dan Pemerataan Ekonomi

ilustrasi

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto kembali melontarkan istilah serakahnomics dalam dua forum politik besar. Yakni saat berpidato di penutupan Kongres PSI 2025 di Surakarta dan perayaan Hari Lahir ke-27 PKB di JCC Senayan, Jakarta. Ucapan tersebut menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai tafsir politik.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an menyatakan kalau istilah serakahnomics dari Prabowo bukan sekadar guyonan panggung. Ia melihat pernyataan itu sebagai sinyal politik yang tegas terhadap tiga persoalan utama. Yaitu perkara korupsi, ketimpangan ekonomi, dan ketamakan pelaku usaha.

“Presiden menyebut istilah itu dua kali dalam forum berbeda. Artinya, ada pesan serius yang ingin ia sampaikan secara terbuka ke publik dan elite,” kata Ali Rif’an.

Ali menegaskan, Prabowo menggunakan istilah serakahnomics sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya korup yang masih mengakar. Ia merujuk pada data Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2024 yang hanya mencatat skor 3,85 dari skala 0–5.

“Kata ‘serakahnomics’ mencerminkan niatnya untuk memberantas praktik serakah dalam birokrasi dan dunia usaha,” jelas Ali.

Ali juga menilai Prabowo tengah mengkritik keras para pelaku bisnis dan penguasa ekonomi yang terlalu tamak. Seperti reaksi Prabowo terhadap kasus beras oplosan yang merugikan negara hingga Rp100 triliun.

“Presiden ingin menyadarkan publik bahwa praktik rakus seperti ini adalah bentuk vampirisme ekonomi. Mereka bukan sekadar ambil untung, tapi menyedot sumber daya yang seharusnya untuk rakyat,” lanjutnya.

Selain itu, Prabowo juga sedang mendorong gagasan pemerataan ekonomi untuk menjadi pondasi pertumbuhan jangka panjang. Ia mengutip data distribusi kekayaan nasional, yakni 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 60 persen aset negara.

“Kalau pendapatan terus terkonsentrasi di tangan segelintir orang, maka ekonomi melambat. Presiden ingin membalikkan tren ini dengan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil,” ujar Ali.

Ali berharap seluruh kabinet menangkap pesan istilah serakahnomics dari Prabowo. Dan menganggap istilah ini sebagai arah kebijakan.

“Serakahnomics bukan cuma sindiran, tapi penegasan arah politik dan ekonomi Presiden,” pungkasnya. (*)