JAKARTA – Sejumlah pengamat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersaksi dalam kasus hukum yang menjerat mantan Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong. Mereka menilai kesaksian Jokowi penting untuk membuka fakta secara jelas di pengadilan.
Thomas Lembong pernah menjabat sebagai pejabat tinggi yang bekerja langsung di bawah Presiden. Karena itu, para analis melihat keterlibatan Jokowi sebagai saksi bisa membantu mengungkap konteks kebijakan pada masa itu.
“Pak Jokowi bisa menjelaskan latar belakang beberapa keputusan strategis. Ini penting agar fakta tidak sepotong-sepotong,” kata Rizky Ardianto, Direktur Eksekutif Institute Reformasi Hukum dan Kebijakan Publik, Senin (24/6).
Kasus Tom Lembong berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan investasi. Beberapa pihak meyakini bahwa keputusan besar saat itu tak lepas dari persetujuan Presiden.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Nina Mawarni, juga menekankan pentingnya keterbukaan. Ia mengatakan bahwa kesaksian Jokowi bukan bentuk kriminalisasi, tapi langkah menuju transparansi.
“Presiden bisa memberikan penjelasan. Ini bagian dari tanggung jawab publik dan tak harus dianggap politis,” ujar Nina.
Hingga kini, Istana belum memberikan tanggapan resmi. Namun, banyak pihak berharap Jokowi bersedia hadir atau memberikan keterangan.
Sementara itu, Tom Lembong membantah seluruh tuduhan. Ia meminta publik menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.(*)
