JAKARTA – Danantara menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan persoalan hutang di KAI akibat Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC). Kedua opsi tersebut meliputi penambahan penyertaan modal (equity) atau pengambilalihan aset infrastruktur oleh pemerintah.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria membeber masalah hutang yang melilit KAI akibat kereta cepat. Saat ini, Danantara tengah mengkaji kedua opsi tersebut. Targetnya untuk menjaga keberlansungan proyek dan stabilitas keuangan operator.
“Ada dua alternatif yang sedang kami siapkan. Pertama, menambah equity. Atau kedua, menyerahkan infrastruktur proyek kepada pemerintah sebagaimana praktik di industri perkeretaapian lainnya,” ujar Dony.
Dony menilai proyek kereta cepat Jakarta–Bandung telah memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Terutama dalam mempercepat mobilitas dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan. Ia menyebut jumlah penumpang KCIC terus meningkat hingga mencapai sekitar 30 ribu orang per hari.
“Dari sisi manfaat, proyek ini sudah memberikan dampak ekonomi yang nyata karena memangkas waktu tempuh secara signifikan,” jelasnya.
Meski demikian, penyelesaian persoalan hutang akibat kereta cepat harus mempertimbangkan keberlanjutan finansial PT Kereta Api Indonesia (KAI). Perusahan plat merah ini merupakan induk usaha KCIC.
“KCIC kini merupakan bagian dari KAI. Sehingga kami harus mencari solusi terbaik agar proyek tetap beroperasi secara sehat dan tidak membebani perusahaan,” tegas Dony.
Kereta cepat Jakarta-Bandung, mulai beroperasi pada 2 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo me-launching operasional kereta cepat yang dinamai Whoosh. Nama ini terinspirasi dengan suara kereta cepat, sekaligus singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Proyek ini sejak awal menuai kontroversi dengan nilai fantastis mencapai Rp 110,22 triliun lebih. Skema pembiayaan adalah ada investasi dan hutang dari luar negeri. Sementara operasional Whoosh ada di KCIC di bawah manajemen PT KAI. (*)
