JAKARTA – KPK menegaskan akan mendalami dugaan Korupsi Proyek Pembangunan yang menyeret Bupati Manokwari Hermus Indou pada proyek Gedung Wanita Manokwari tahun anggaran 2022-2024.
KPK menerima laporan masyarakat lalu memutuskan menindaklanjutinya karena dugaan Korupsi Proyek Pembangunan dianggap serius. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengapresiasi publik yang melapor dan menilai partisipasi itu membantu mencegah Korupsi Pembangunan kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan Selasa (23/9).
Rincian Laporan dan Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu melaporkan pembangunan Gedung Wanita Manokwari. Mereka menduga nilai kontrak tiga tahap proyek bermuatan Proyek Pembangunan.
Pelapor menuding Dinas PUPR Manokwari menggembungkan angka pencairan hingga Rp48,5 miliar. KPK pun menelaah berkas itu sebagai indikasi Korupsi Pembangunan.
Budi menegaskan KPK memverifikasi setiap laporan pengaduan untuk memastikan kebenaran dugaan Korupsi Pembangunan.
Ia menjelaskan KPK menganalisis materi laporan agar dapat menentukan apakah kasus masuk kategori Korupsi Pembangunan dan berada dalam kewenangan KPK.
Budi memastikan KPK menindaklanjuti laporan tersebut dan hanya menyampaikan update resmi kepada pelapor terkait dugaan Korupsi Pembangunan. (*)
