News  

Lagi, Prabowo Akan Kunjungi Aceh Pasca Banjir

Presiden Prabowo mengangkat anak saat berkunjung ke Aceh, Jumat (12/12/2025). Presiden Prabowo akan kembali kunjungi Aceh, Rabu (31/12/2025). (doc/setneg)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan kembali kunjungi Aceh pada Rabu (31/12/2025). Ini menjadi kunjungan resmi Presiden yang ketiga pasca banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera pada akhir November 2025.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan rencana Prabowo untuk kembali kunjungi Aceh. Ini dia sampaikan saat rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama kementerian dan kepala daerah terdampak bencana. Dasco mengatakan, agenda Presiden Prabowo yang akan kembali kunjungi Aceh, menjadi bagian penting dalam pemulihan pascabencana.

“Pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insyaallah akan ke Aceh,” kata Dasco.

Menurut Dasco, DPR RI mulai menggelar rapat koordinasi sejak Selasa (3012/2025). Materi pembahasan rapat antara lain persiapan pemulihan pascabencana secara menyeluruh. DPR menargetkan agar proses pemulihan dapat berjalan optimal pada tahun anggaran 2026.

“Kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat di lapangan. Mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para relawan. Dasco menilai seluruh unsur tersebut telah bekerja maksimal dalam penanganan awal bencana.

“”Teman-teman dari TNI, dari Polri, dari Pemda, dari relawan, dan sebagainya yang telah bekerja keras dalam pemulihan pascabencana ini,” kata dia.

DPR, lanjutnya kini mengalihkan fokus pada tahap pemulihan pascabencana. Ia menekankan pentingnya koordinasi solid agar penanganan lanjutan berjalan terarah dan tepat sasaran.

Demikian juga dengan sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN. Baginya, kerja sama tersebut akan mencegah tumpang tindih program. Sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan efisien. (*)