JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, mengkritik tajam pandangan Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Guntur menilai Prabowo hanya melihat persoalan nyawa anak-anak dari sisi angka. Ia menegaskan cara pandang seperti itu berbahaya, mengingat data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 8.649 anak keracunan MBG hingga Sabtu (27/9/2025).
“Urusan nyawa, ironisnya Presiden hanya melihatnya dari soal angka,” kata Guntur. Kalau sudut pandang seperti ini: berbahaya,” kata Guntur melalui akun X resminya @GunRomli, Selasa (30/9/2025).
Kritik soal Klaim Persentase
Guntur mengomentari pernyataan Prabowo yang menilai kesalahan program MBG hanya 0,00017 persen dari total penerima manfaat. Ia menyebut pandangan itu sama saja dengan mengabaikan tindak pidana.
“Kalau ada kejahatan pidana, kenapa pemerintah tidak mengurusnya? Toh pelaku dan korbannya ‘hanya’ 1–2 orang dari ratusan juta penduduk Indonesia. Anda bermain-main dengan urusan nyawa, karma akan tiba,” tulisnya.
Sehari sebelumnya, Guntur juga menyoroti kasus keracunan MBG yang masih terjadi. Menurutnya, kasus itu terus berulang karena pelanggaran tidak diikuti sanksi tegas.
“Masih ada keracunan MBG hari ini. Padahal sudah menjadi keprihatinan nasional. Presiden sudah merespon. Tapi, tetap saja ada keracunan. Karena setiap pelanggaran tidak ada sanksi. Makanya diremehkan. Yang penting dapat cuan,” ujarnya.
Respons Presiden dan Pemerintah
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya kekurangan dalam program MBG. Ia menekankan jumlah kasus keracunan sangat kecil, sementara sekitar 30 juta penerima manfaat, baik siswa maupun ibu hamil, telah menerima program itu.
“Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” kata Prabowo dalam penutupan Munas ke-VI PKS di Jakarta, Senin (29/9).
Prabowo menyebut program MBG tetap membawa manfaat besar bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan dukungan gizi. Ia menegaskan pemerintah mampu memberi bantuan nyata bagi masyarakat yang hidup sederhana.
Sepulang dari lawatan luar negeri, Prabowo memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap kasus keracunan massal MBG di berbagai daerah. Ia juga menginstruksikan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, memastikan pemerintah telah menindaklanjuti instruksi tersebut melalui rapat koordinasi lintas kementerian.
“Atas petunjuk dan arahan presiden, bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama,” ujar Zulhas dalam konferensi pers, Minggu (28/9).
Menurutnya, evaluasi program menekankan kedisiplinan, kualitas, dan standar juru masak di seluruh SPPG. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan aktif dalam upaya perbaikan program MBG. (*)
