DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Depok, Jawa Barat. Operasi tersebut menjadi OTT keenam oleh petugas KPK sepanjang tahun 2026.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan dalam operasi tersebut. KPK melakukan OTT di wilayah Kota Depok. Namun lembaga antirasuah itu belum mengungkap pihak-pihak yang terjaring OTT atau maupun dugaan tindak pidana.
“Memang benar ada penangkapan di wilayah Depok,” kata Fitroh.
Fitroh menjelaskan KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum seluruh pihak yang terjaring OTT di Depok. Ini mengacu pada ketentuan di KUHAP.
Hingga kini, KPK belum menyampaikan kronologi maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi OTT di Depok tersebut.
OTT KPK di Depok menambah daftar operasi serupa sepanjang 2026. KPK mengawali 2026 dengan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026. Petugas menjerat delapan orang dalam dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara.
KPK kemudian melakukan OTT lagi pada 19 Januari 2026 dengan menangkap Wali Kota Madiun Maidi. Sehari setelah penangkapan, KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka. Maidi terlibat pemerasan terkait proyek, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dia juga menerima gratifikasi.
Pada tanggal yang sama, KPK juga melaksanakan OTT ketiga dengan menangkap Bupati Pati Sudewo. KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka pada 20 Januari 2026 karena dugaan pemerasan. Modusnya adalah meminta uang dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Pemerintah Kabupaten Pati.
OTT keempat berlangsung pada 4 Februari 2026 di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalsel. Sejumlah pejabat pajak diduga terlibat korupsi proses restitusi pajak. Di hari yang sama, KPK mengumumkan OTT terkait dugaan korupsi importasi barang. Petugas KPK menangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal. Yang bersangkutan kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. (*)
