YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan selama satu tahun di Indonesia, namun pelaksanaannya masih menyisakan berbagai persoalan. Sejumlah anomali, kontroversi, hingga kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak mencuat ke permukaan dan menegaskan pentingnya evaluasi program MBG agar tujuan perbaikan gizi dan pencegahan stunting dapat tercapai secara aman dan berkelanjutan.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, Dr Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, memberi penilaian. Menurutnya, program MBG memiliki tujuan yang sangat baik sebagai investasi kesehatan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Banyak negara yang sudah menerapkan program school lunch seperti MBG dan menjadi kewajiban negara kepada warganya. Terlepas dari agenda politik,” ujar Mirza, di situs resmi UGM.
Mirza menyoroti masih terjadinya keracunan massal akibat lemahnya pengawasan dalam penyiapan makanan. Hingga pemerintah perlu memperketat pengawasan produksi makanan untuk menekan risiko serupa.
Menurutnya, pemberian tanggung jawab penyediaan makanan kepada masing-masing sekolah dapat menjadi salah satu solusi. Karena cakupan pengawasan sekolah lebih kecil, memahami kondisi siswa dan bahan pangan lokal.
““Jadi kesalahan dalam distribusi makan, kesalahan dalam keamanan pangan itu bisa terminimalisir,” katanya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan makanan harus mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan terkait tata kelola penyelenggaraan makanan. Termasuk penggolongan kelompok berisiko tinggi. Anak sekolah dan ibu hamil termasuk dalam kelompok tersebut.
“Kelompok risiko tinggi ini tidak bisa ditangani dengan main-main,” tegas Mirza.
Dalam evaluasi program MBG, Mirza juga menyoroti penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menu makanan. Penggunaan UPF bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan terkait pengurangan gula, garam, dan lemak.
“Anak-anak mengonsumsi natrium, gula tambahan, dan lemak berlebih. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang. Tetapi 10–15 tahun ke depan bisa menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujarnya.
Meski demikian, Mirza mengaku keberhasilan program MBG tidak akan terukur dalam waktu singkat. Dampak investasi gizi baru terlihat saat 10 hingga 15 tahun ke depan.
Dia menuntut pemanfaatan bahan pangan lokal yang lebih beragam. Sekaligus sesuai dengan kultur daerah masing-masing.
“Papua pasti berbeda dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangannya beda. Kalau semuanya diseragamkan dengan UPF, itu tidak sesuai konteks lokal,” tuturnya.
Poin Evaluasi Program MBG
Sebagai langkah perbaikan, Mirza menekankan tiga hal utama. Pertama, penegakan ketat keamanan pangan dengan pemberian sanksi tegas kepada pihak yang melanggar.
Kedua, pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor untuk menelusuri dampak MBG terhadap status kesehatan anak. Ketiga, kebijakan MBG harus bersifat fleksibel dan terbuka terhadap kajian ilmiah.
“Jika ada bukti ilmiah yang menunjukkan perlunya perbaikan, pemerintah harus segera merespons. Biar generasi 2045 tidak menjadi beban kesehatan,” tegasnya. (*)
