JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) bergerak cepat merespons arahan Presiden Prabowo Subianto dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren. Tugas utama satgas ini adalah melakukan audit ke seluruh pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia. Dan Menko PM Muhaimin Iskandar akan menjadi “leader” satgas tersebut.
Muhaimin menjelaskan, keberadaan satgas untuk melakukan audit ponpes akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Tim ini juga akan melakukan rehabilitasi bangunan pesantren yang dengan risiko tinggi. Langkah ini bertujuan mencegah insiden mushola ambruk di Ponpes Al-Khoziny.
“Mulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit kita lihat dari data pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ia menambahkan, tim akan segera turun ke lapangan untuk memverifikasi data dan melakukan pengecekan langsung.
“Jajaran satuan tugas akan melakukan cek dan kroscek data bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk penanggulangan cepat agar tidak terjadi musibah lagi,” tegasnya.
Muhaimin menargetkan, hingga akhir 2025, fokus utama satgas ini akan mulai merenovasi ponpes yang rawan, sesuai hasil audit.
Selain itu, pemerintah akan membuka hotline 158 untuk memudahkan pelaporan. Hotline ini langsung terhubung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kita buka hotline agar pesantren yang merasa rawan bisa konsultasi. Dari laporan itu kita bisa langsung mengecek dan menanggulangi kondisi gedung,” jelas Muhaimin.
Muhaimin menambahkan, seluruh pesantren wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanpa kecuali. Meskipun bangunan ini berukuran kecil.
“Bangunan pesantren sekecil apa pun harus memiliki PBG,” ujarnya. (*)
