JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait gelombang aksi demonstrasi yang mengusung “17+8 Tuntutan Rakyat” dalam beberapa pekan terakhir. Prabowo lalu tanggapi 17+8 dengan menyebut sebagian tuntutan rasional dan terbuka untuk dibahas bersama.
“Sebagian tuntutan memang masuk akal, sebagian bisa kita berunding, bisa kita perdebatkan. Banyak yang sifatnya normatif dan bisa dibicarakan dengan baik,” ujar Prabowo.
Presiden menilai salah satu tuntutan yang relevan adalah desakan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan. Ia menilai usulan tersebut logis dan layak untuk menjadi pertimbangan penting.
Namun dia menyebut, akan ada pembicaraan terkait hal ini dengan poin penting yakni memastikan bentuk dan ujud dari tim investigasi independen tersebut.
“Soal tim investigasi independen, menurut saya itu bisa dibicarakan. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” jelasnya.
Namun, Prabowo tanggapi 17+8 dengan pandangan berbeda terkait tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil. Menurutnya, TNI memiliki peran penting menjaga keamanan rakyat dari berbagai ancaman, termasuk terorisme dan kerusuhan.
“Terorisme itu ancaman, membakar atau membuat kerusuhan juga ancaman. Jadi kalau menarik TNI dari pengamanan sipil, saya kira itu masih jadi perdebatan kita. Tapi tentu saya akan melaksanakan tugas sesuai amanat UUD,” tegas Prabowo saat tanggapi usulan 17+8.
Sebelumnya, pegiat media sosial Jerome Polin Sijabat bersama sejumlah aktivis sipil menggemakan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang rakyat kepada pemerintah. Mereka juga menyertakan batas waktu yang jelas. Tuntutan tersebut menggema di sosial media setelah Jerome mengunggahnya melalui akun Instagram @jeromepolin. (*)
