JAKARTA – Presiden Prabowo memerintahkan kementerian terkait untuk pangkas jumlah komisaris di bank milik pemerintah. Hal ini sejalan dengan program efisiensi yang sudah menjadi agenda dan perintah Presiden sejak awal 2025.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlanga Hartarto menyebut, sudah ada pembahasan untuk pangkas jumlah komisaris di bank pemerintah.
“Tadi bicara keuangan dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Tapi saya hanya bicara tentang struktur manajemen BUMN di bidang perbankan,” katanya.
“(Pemangkasan) itu memang arahan Presiden. Bahwa jumlah komisaris dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” kata dia.
Menurutnya, saat ini jumlah komisaris di bank plat merah terlalu gemuk. Hingga kedepan, dengan adanya perintah Presiden untuk pangkas komisaris, maka akan lebih ringkas. Harapannya tentu perbankan akan lebih mudah bergerak, ekpansi dan melakukan berbagai inovasi bisnis.
“Sebelumnya kan lebih gemuk. Sekarang lebih ringkas,” katanya.
Dia mengatakan, ada alasan lain tentang perintah presiden untuk pangkas jumlah komisaris di bank pemerintah. Yakni likuiditas BRI dan Mandiri. Dalam pembahasan bersama Presiden dan Menteri Keuangan, kalau kedua bank ini mendapat respon positif dari pasar.
“Pembahasan market tadi melihat BRI maupun Mandiri, itu diterima dengan cukup baik,” tegasnya.
Dia menambahkan, kementerian akan melihat kebutuhan di tiap bank agar jumlah komisaris bank pemerintah yang di pangkas akan tepat.
“Komposisinya sesuai kebutuhan,” katanya.
Untuk posisi direksi dan komisaris dari unsur profesional, juga ada yang berasal dari wakil kementerian. Seperti Kementerian UMKM dan kementerian tekhnis lainnya.
“Seperti dari kementerian, mewakili Kementerian Keuangan dan unsur kementerian tekhnis. Dari Kementerian UMKM juga ada,” tegasnya. (*)
