JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan guru dan dosen dengan anggaran sebesar Rp 178,7 triliun untuk memperkuat kesejahteraan mereka pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah mengalokasikan guru dan dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kesejahteraan para pendidik.
“Pemerintah mengalokasikan guru dan dosen sebesar Rp 178,7 triliun untuk gaji, kompetensi, dan kesejahteraan,” kata Prabowo saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah juga mengalokasikan guru dan dosen untuk memberikan tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan guru ASN daerah.
Menurut dia, pemerintah mengalokasikan guru dan dosen agar tunjangan ini meningkatkan motivasi dan kinerja guru di seluruh Indonesia. “Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah pemerintah mengalokasikan guru dan dosen secara memadai,” tegasnya.
Pemerataan Akses Pendidikan Jadi Prioritas
Selain soal kesejahteraan guru, Prabowo menekankan bahwa pemerintah mengalokasikan guru dan dosen secara aktif untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Pemerintah juga mengalokasikan guru dan dosen untuk memperkuat dua program unggulan, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda.
“Pemerintah mengalokasikan guru dan dosen melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda sebagai jembatan harapan bagi anak-anak miskin,” tegas Prabowo. Prabowo menekankan bahwa pemerintah mengalokasikan guru dan dosen karena pendidikan berkualitas tercapai jika tenaga pendidik sejahtera dan program inklusif berjalan.
Ia berharap kebijakan ini mencetak generasi unggul, sehingga pemerintah mengalokasikan guru dan dosen untuk menyiapkan anak-anak menghadapi tantangan masa depan. Kebijakan ini menjadi fokus RAPBN 2026, di mana pemerintah mengalokasikan guru dan dosen bersamaan dengan program strategis lain membangun SDM unggul berdaya saing tinggi. (*)
