JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memulai sidak keliling bank BUMN dengan mendatangi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Senin (29/9/2025) pagi. Aksi ini menjadi langkah awal Purbaya untuk memastikan bank-bank pelat merah menyalurkan dana pemerintah secara tepat.
“ Saya muter-muter secara acak, biar mereka kapok!” kata Purbaya selepas Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
Ia menegaskan, sidak ke bank BUMN lainnya akan berjalan. Dia memilih tiap bank BUMN tersebut secara acak untuk dia sidak.
Dalam sidak ke BNI Purbaya menyoroti dua hal utama. Pertama, ia ingin memastikan BNI dan empat bank BUMN lainnya menyalurkan dana pemerintah dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kedua, ia menekankan agar bank tidak menggunakan dana tersebut untuk membeli atau menimbun dolar AS, karena tindakan itu bisa menekan nilai tukar rupiah.
“Saya minta buka rekening bank. Saya cek berapa dolar sekarang, seminggu lalu, dan sebulan lalu. Kalau naik, saya tindak,” ujar Purbaya.
Ia menyebut BNI tidak menaikkan stok dolar sehingga dianggap patuh.
“Yang jelas saya pastikan mereka tidak mengganggu nilai tukar rupiah. Dan mereka sepertinya comply, cukup bagus,” tegasnya.
Purbaya sebelumnya memindahkan separuh saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan. Ia berharap langkah ini bisa menggerakkan kembali perekonomian Indonesia.
Kebijakan tersebut sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah mulai menempatkan dana itu sejak 12 September 2025.
Sebanyak Rp200 triliun ditempatkan di lima bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Rinciannya, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. (*)
