JAKARTA – Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra, menegaskan bahwa gelombang aspirasi publik melalui 17+8 Tuntutan Rakyat harus menjadi titik balik perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Manik menyoroti dua isu utama, yakni upah layak bagi pekerja lintas sektor dan langkah darurat untuk mencegah PHK massal. Ia menilai pemerintah dan DPR harus segera membenahi anggaran secara adil. “Kita harus mendorong perbaikan ekonomi dengan menata ulang prioritas anggaran. Bandingkan saja, tunjangan DPR mencapai Rp50 juta, sedangkan masih ada guru yang bergaji ratusan ribu. Ini jelas menunjukkan ketidakadilan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).
Manik menegaskan, persoalan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online harus menjadi fokus perbaikan ekonomi nasional. Ia mendorong pemerintah segera melakukan realokasi anggaran untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. “Kita harus memunculkan nilai dan rasa keadilan sekarang. Ini saatnya mengambil sikap,” tegas Sarjana Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Indonesia tersebut. Terkait ancaman gelombang PHK, Manik meminta pemerintah menjaga komunikasi publik agar lebih menyejukkan.
Menurutnya, menuding rakyat sebagai pengacau justru memperparah situasi. “Semakin tinggi intensitas demonstrasi, semakin rendah produktivitas masyarakat. Ini bisa memperlambat perbaikan ekonomi dan menghambat perputaran roda perekonomian,” tuturnya. Ia juga mendorong pemerintah menyiapkan bantalan sosial bagi pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.
Manik menjelaskan bahwa Partai Perindo sudah menginstruksikan 380 anggota legislatif di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, pengurus, dan kader untuk menyerap aspirasi rakyat secara optimal demi perbaikan ekonomi nasional.
Mewujudkan masyarakat Indonesia
Ia mencontohkan legislator Partai Perindo Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, yang membawa aspirasi masyarakat langsung ke Kementerian Sekretariat Negara RI.
“Sejak awal, perbaikan ekonomi menjadi nilai utama perjuangan Partai Perindo. Kami ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera melalui pemberian insentif kepada UMKM dan dorongan terhadap ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Selain menyuarakan aspirasi, Partai Perindo juga menjalankan program konkret untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Program Rumah Kerja menghubungkan masyarakat dengan peluang kerja yang sesuai. Selain itu, Partai Perindo mendorong program pemberdayaan masyarakat di sejumlah daerah, seperti budidaya ikan berbasis teknologi bioflok dan peternakan ayam dengan sistem modern.
“Melalui kerja-kerja anggota legislatif di lapangan, masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan memiliki pendapatan rutin. Itu bukti nyata keberpihakan Partai Perindo terhadap rakyat,” tutur Manik.
Manik menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen Partai Perindo untuk menjawab tuntutan rakyat dan mendorong perbaikan ekonomi serta kesejahteraan. “Partai Perindo selalu menghadirkan program-program ekonomi nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (*)
