News  

Wamentan Ungkap Sikap Presiden Prabowo Atas Kasus Minyakita

Tim gabungan di Wonosobo menakar Minyakita. Wamentan buka suara tentang sikap Presiden Prabowo atas kasus Minyakita. (doc/instagram)

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap sikap Presiden Prabowo atas kasus Minyakita yang merugikan masyarakat. Menurut Sudaryono, sikap Presiden atas kasus ini sudah sangat jelas dan memberikan beberapa instruksi langsung kepadanya. Hal ini dia ungkapkan usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu 12 Maret 2025.

Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka dalam kasus Minyakita yang tidak sesuai takaran. Tersangka berinisial AWI kini menjalani penyelidikan lebih lanjut. Penetapan tersangka ini melalui konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (11/3/2025).

Penyelidikan bermula saat tim Satgas Pangan Polri mengikuti sidak bersama Menteri Pertanian. Sidak tersebut mendapati harga Minyakita lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Juga, takarannya tidak sesuai dengan label.

Wamentan mengatakan, Sudaryono memastikan sikap Presiden Prabowo sudah sangat jelas atas kasus Minyakita. Presiden bahkan terlihat geram dan mengecam keras para pelaku yang menyunat takaran Minyakita kemasan 1 liter.

“Yang marah itu nggak hanya Presiden, kita juga semua marah kan,” kata Sudaryono.

Selain memberikan sikap tegas atas kasus Minyakita, Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada Wamentan. Yakni agar pemerintah bisa bertindak tegas terhadap pelaku yang mengurangi takaran Minyakita. Ini karena aksi para pelaku ini sudah sangat merugikan masyarakat.

“Tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak ya kita harus dengan tegas lah,” ujar Sudaryono menirukan perintah Presiden.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica meminta pemerintah segera menindak produsen Minyakita yang nakal dan terbukti menjual produk dengan takaran tidak sesuai standar. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas agar masyarakat tidak dirugikan.

“Produsen yang melakukan kecurangan harus mendapatkan sanksi. Kami mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk segera bertindak guna melindungi konsumen,” ujar Cindy Monica. (*)