CILACAP – Belum juga mencapai puncak kemarau, sudah ada 7.739 jiwa di Cilacap yang mengalami kesulitan air bersih. Mereka kini harus mengandalkan bantuan dari pemerintah melalui BPBD Cilacap.
Wilayah terdampak kekeringan dan membuat warga kesulitan air bersih tersebar di 3 kecamatan dan 4 desa. Masing-masing adalah Kecamatan Patimuan, Kawunganten dan Dayeuhluhur. Ketiga kecamatan tersebut selama ini masuk daerah rawan kekeringan.
Melihat data warga terdampak kekeringan, perlu mendapatkan kewaspadaan dari semua pihak. Karena saat ini belum masuk puncak kemarau. BPBD Cilacap memperkirakan, puncak kemarau baru akan terjadi pada Agustus 2023.
Data di BPBD Cilacap memastikan, sampai dengan 23 Juni 2023, sudah ada 7.739 warga yang mengalami kesulitan air bersih. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah karena belum semua desa rawan kekeringan mengajukan bantuan. Sebut saja desa-desa di Kecamatan Patimuan. Karena saat ini baru Desa Rawaapu yang mengajukan bantuan air bersih. Di Kecamatan Patimuan sendiri ada 7 desa yang tiap kemarau selalu mengalami kesulitan air bersih.
Penyebab warga mengalami kesulitan air bersih karena faktor geografis. Yakni lokasi desa sudah dekat dengan garis pantai. Hingga saat kemarau, air laut kerap “menyusup” sampai sumur warga. Akibatnya air terasa asin. Di tempat lain, air sumur berubah warna kekuningan.
Kondisi serupa juga terjadi di beberapa desa di Kecamatan Gandrungmangu dan Kawunganten. Terutama yang dekat dengan garis pantai. Perubahan rasa dan warna air akan kerap terjadi saat puncak kemarau.
Plt Kalak BPBD Cilacap, Erna Sumaryati mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan 21 tanki air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih. Tiap tanki berisikan 5 ribu liter air. Sementara distribusinya sesuai dengan jadwal dan mendasari surat permintaan dari tiap desa.
“Total sudah 21 tanki air bersih yang kita distribusikan untuk 2.613 KK atau 7.739 jiwa,” katanya. (*)
