BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) membuat keputusan untuk tetap larang ASN mengadakan rapat di hotel. Seluruh Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat, harus bisa memaksimalkan ruang rapat yang ada guna mendukung efisiensi anggaran.
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tirto Karnavian memperbolehkan pemda untuk menggelar rapat di hotel. Kebijakan ini agar menaikan kembali jumlah okupansi hotel dan rumah wakan yang sempat turun akibat larangan ASN rapat di hotel.
Meski begitu, KDM justru membuat perlawanan dengan tetap larang ASN Jawa Barat untuk rapat di hotel.
“Pemprov Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh Bupati Wali Kota, kita rapat menggunakan kantor-kantor kita,” ujar KDM di akun Instagram miliknya.
Dia menyebut, kantor dan tempat rapat di semua daerah sudah tersedia. Termasuk rapat dengan anggota DPRD di semua Kabupaten ataupun Kota. Bahkan sarana rapat tersebut sudah sangat memadai.
“Kantor yang ada pun sudah cukup buat kita rapat. Gedung untuk rapat dengan DPR sudah ada,” kata KDM sembari menegaskan kalau dia tetap larang ASN rapat di hotel.
Dia menekankan, efisiensi anggaran masih sangat penting bagi Pemprov Jawa Barat. Ini karena ada program yang membutuhkan anggaran lebih besar karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Seperti hutang Pemprov Jawa Barat ke BPJS yang mencapai Rp 360 M. Juga perbaikan infrastruktur, pertanian dan pendidikan. Demikian juga dengan program perumahan.
“Hutan ke BPJS masih Rp 360 miliar lebih. Anak-anak harus sekolah sampai SMA,” katanya.
Dia menilai, seluruh kebutuhan rakyat ini harus menjadi prioritas para kepala daerah di Jawa Barat. Dan untuk bisa memenuhinya, maka kebijakan efisiensi anggaran masih sangat perlu. Dan salah satu bentuk efisiensi ini, lanjut KDM, Pemprov Jawa Barat tetap larang ASN gelar rapat di hotel.
“Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa terpenuhi kalau aparat pemerintah tetap menerapkan efisiensi,” tegas Dedi Mulyadi. (*)
