JAKARTA – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 mengeluarkan 4 poin penting sebagai hasil dari rangkaian acara. Kesepakatan ini tertuang dalam Leaders’ Declaration, yang berfokus pada reformasi tata kelola global, penguatan multilateralisme dan perdamaian dunia. Juga dengan kerja sama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
“Hasil dari KTT BRICS tadi adalah Leaders’ Declaration, yang mencakup penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangannya usai mendampingi Presiden Prabowo di Rio de Janeiro.
Menurut Airlangga, poin penting kedua dalam deklarasi tersebut menyoroti upaya kolektif BRICS dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Juga untuk memperkuat kerja sama di sektor ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, hal ini menjadi peluang strategis untuk memperluas pasar produk nasional dan meningkatkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“BRICS diharapkan menjadi wadah yang mampu menyerap produk-produk Indonesia dan menopang ketahanan ekonomi,” jelasnya.
Poin ketiga dari hasil KTT BRICS menegaskan komitmen negara-negara anggota terhadap penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Dalam transisi menuju energi hijau, negara berkembang seperti Indonesia menekankan pentingnya keadilan dalam akses dan pembiayaan.
“Perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan harus dijalankan secara adil dan inklusif,” lanjut Airlangga.
Sementara itu, poin keempat menyentuh aspek pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menilai kemitraan dalam sektor ini krusial untuk mendorong transformasi sosial yang merata di antara negara-negara BRICS.
“Kerja sama sosial dan kebudayaan juga menjadi bagian penting dalam Leaders’ Declaration,” tutupnya.
Presiden RI Prabowo Subianto memberi respon atas hasil KTT BRICS. Dia mendorong pentingnya reformasi sistem dunia yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, Prabowo juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south. Sekaligus memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB). (*)
