JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana beli tanah di Arab Saudi, tepatnya di kota Mekkah. Rencana ini menjadi laporan penting dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo.
Rencana ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).
Rosan menambahkan, pemerintah Indonesia saat ini tengah mengikuti proses untuk beli tanah melalui Royal Commission of Mekkah. Ini menyusul kebijakan baru Arab Saudi yang mengizinkan kepemilikan tanah oleh pihak asing. Kepemilikan pihak asing ini dengan status freehold atau hak milik penuh. Aturan ini akan berlaku pada Januari 2026.
“Ini adalah perubahan besar karena sebelumnya tidak ada pihak asing yang boleh memiliki tanah di Mekkah. Peraturan baru ini akan berlaku efektif mulai Januari 2026,” ujar Rosan.
Ia menjelaskan, pemerintah Arab Saudi telah menawarkan delapan plot tanah di Mekkah untuk di beli Indonesia. Lokasinya sangat bervariasi, mulai dari radius 1 hingga 2 kilometer dari Masjidil Haram. Bahkan ada lahan yang berbatasan langsung dengan Masjidil Haram.
Tentu saja, tiap plot ada patokan harga yang berbeda, sesuai dengan jarak dengan Masjidil Harram. Demikian juga dengan luas lahan yang berbeda di tiap plot.
Arab Saudi juga meminta Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang. Rosan juga menegaskan kalau kesepakatan ini tidak ada persyaratan khusus atau barter kebijakan.
“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui, sehingga proses ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insyaallah bisa terlaksana,” tegasnya.
Rencana Pemerintah Indonesia untuk beli tanah di Mekkah, sejalan dengan keinginan untuk membangun kampung haji. Rencana tersebut menjadi topik pembahasan saat Presiden Prabowo bertemu dengan MBS. (*)
