JAKARTA – DPR RI menyatakan sepakat menindaklanjuti sejumlah tuntutan rakyat dalam gerakan 17+8 yang tenggat waktunya jatuh pada Jumat (5/9/2025). Salah satu keputusan penting adalah penghentian tunjangan rumah anggota Dewan.
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan.
Selain itu, DPR juga memutuskan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Pengecualian hanya berlaku untuk undangan resmi kenegaraan.
“DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” tegas Dasco.
Keputusan lain mencakup pemangkasan sejumlah tunjangan, antara lain biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.
Dasco menambahkan, anggota DPR yang berstatus nonaktif karena usulan partai politik, tidak lagi berhak menerima gaji maupun fasilitas.
“Anggota DPR yang dinonaktifkan oleh parpolnya tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya,” ucapnya.
Ia memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti keputusan partai melalui mekanisme mahkamah partai.
Sebelumnya, sejumlah aktivis dan influencer yang tergabung dalam Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah menyerahkan langsung tuntutan rakyat ke DPR di gerbang Pancasila Kompleks Parlemen, Senayan.
Tokoh yang hadir di antaranya Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez. Tuntutan itu diterima Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade bersama anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. Andre bahkan ikut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.
Sebelum sampai ke DPR, gerakan berisi tuntutan 17+8 lebih dulu viral di media sosial usai sejumlah tokoh muda mengunggahnya. Salah satu tokoh tersebut adalah Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung. Warganet ramai me-repost unggahan itu hingga memicu perbincangan publik. (*)
