CILACAP – Usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau musrenbang di tingkat kecamatan, ternyata masih salah kaprah. Karena usulan dari desa seperti overlap dengan program kerja dinas. Sementara usulan terkait masalah desa, masih jarang yang muncul.
Musrenbang merupakan agenda untuk menyusun pembangunan fisik dan non fisik di tiap wilayah. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan APBD agar terwujud sesuai dengan program pemerintah di tahun anggaran berikutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat mengatakan, usulan musrenbang di Cilacap masih banyak yang salah kaprah.
“Masih pada salah kaprah,” katanya saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Kecamatan Majenang, Rabu (25/1/2023).
Dia mencontohkan, usulan pembangunan ruas jalan yang melintasi 3 atau 4 desa. Seharusnya, usulan tersebut berbunyi perbaikan jalan kabupaten. Bukan usulan perbaikan jalan kabupaten di desa tertentu saja.
“Ini bukan usulan perbaikan jalan kabupaten di desa A dan jangan melihat batas desa. Karena ini jalan kabupaten,” katanya.
Dia menambahkan, usulan ini seharusnya merupakan program dinas terkait dan bukan berasal dari desa. Desa seharusnya mengajukan program yang memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Atau program untuk pengembangan potensi ekonomi atau lainnya di desa tersebut.
“Misal potensi desa ini adalah ekonomi. Dengan dalil A sampai Z. Lalu sampaikan ke Bapeda kalau desa meminta koperasi. Misalnya seperti itu,” terangnya.
Namun Pemerintah Cilacap juga harus menuntaskan perbaikan jalan. Karena ruas jalan rusak di Cilacap masih sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah. Selain itu, perbaikan jalan juga tidak selesai dalam 1 tahun yang menyebabkan tidak bisa maksimal.
“Target Pj Bupati adalah perbaikan jalan dituntaskan. Hingga desa tidak lagi usul perbaikan jalan,” tegasnya. (*)
