JAKARTA – Anggaran MBG kembali menarik perhatian publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana senilai Rp70 triliun karena pemerintah belum menyetujui pengajuan tambahan itu dalam APBN 2025. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan dana tersebut sebagai bagian dari anggaran resmi.
“Yang saya tahu, BGN mengembalikan Rp100 triliun dari anggaran tambahan yang sempat diajukan, tetapi belum dianggarkan secara resmi. Jadi, sebetulnya uangnya belum ada,” kata Purbaya seusai konferensi pers APBN KiTa di Gedung Djuanda I, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Anggaran MBG yang saat ini menjadi fokus pemerintah mencapai Rp71 triliun dan telah tercantum dalam APBN 2025. Purbaya menyebut pemerintah terus memantau penyerapan anggaran tersebut agar pelaksanaan program berjalan optimal hingga akhir tahun.
“Yang Rp71 triliun itu bukan yang dikembalikan, tapi yang dianggarkan. Kita lihat berapa yang terserap sampai akhir tahun. Programnya bagus, jadi harus kita dorong agar penyerapannya makin baik,” ujarnya.
Penyerapan Anggaran MBG Masih Rendah
Anggaran MBG tahun ini mencapai total Rp171 triliun, terdiri atas Rp71 triliun dari pagu utama dan tambahan Rp100 triliun dana standby untuk memperluas cakupan program. Namun, pemerintah memperkirakan realisasi anggaran hingga akhir tahun hanya mencapai Rp99 triliun, sehingga BGN memutuskan untuk mengembalikan Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena belum mampu menyerap seluruh dana tersebut.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lembaganya berupaya maksimal menyalurkan anggaran MBG kepada penerima manfaat di seluruh wilayah. “Tahun ini BGN mengelola alokasi Rp71 triliun dan menambah dana standby Rp100 triliun. Dari total dana tersebut, BGN berhasil menyerap Rp99 triliun, sedangkan BGN mengembalikan Rp70 triliun kepada pemerintah karena belum menyalurkan seluruh anggaran tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa hingga awal Oktober 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp20,6 triliun atau 29 persen dari total pagu Rp71 triliun. Ia menjelaskan, program tersebut telah menjangkau 31,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Sebarannya sudah luas, dari Sumatera dengan 6,6 juta penerima hingga Jawa, Kalimantan, dan wilayah lainnya,” kata Suahasil.
Tahun depan, pemerintah memproyeksikan Anggaran MBG melonjak menjadi Rp268 triliun dan menetapkan BGN sebagai lembaga dengan pagu anggaran terbesar di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah berharap peningkatan dana ini memperkuat komitmen dalam memperluas jangkauan program makan bergizi gratis bagi masyarakat. (*)
