Baliho Kampanye Harus Ada Ijin dari Pemerintah

Baliho kampanye harus ada ijin dari pemerintah. Tanpa ijin, petugas Satpol PP bisa menertibkan. (haryadi nuryadin/bercahayanews.com)

CILACAP – Baliho milik peserta pemilu yang terpasang di berbagai lokasi selama masa kampanye, harus mendapatkan ijin dari pemerintah. Ijin tersebut berhubungan dengan retribusi reklame dan sejenisnya. Selain itu, pemasangannya juga harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh berada di tempat terlarang.

Masa kampanye pemilu 2024, akan mulai pada Selasa (28/11/2023). Masa ini akan berakhir pada 10 Februari 2024. Meski berada di masa kampanye, partai politik, caleg maupun calon anggota DPD tidak bisa sembarang memasang baliho kampanye.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, Soim Ginanjar memastikan, seluruh baliho kampanye harus ada ijin dari pemerintah. Ijin ini harus ada tanda bukti berupa lembaran kecil dan terpasang di baliho.

“Informasi dari Pj Bupati, semua APK harus ada ijin,” katanya.

Dia menambahkan, ijin untuk baliho kampanye ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam hal penegakan aturan kampanye. Karena saat peserta kampanye mengajukan ijin, mereka akan mendapatkan kepastian terkait lokasi yang diperbolehkan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mengeluarkan lokasi larangan untuk kampanye politik. Tempat ini mayoritas berupa fasilitas umum, tempat pendidikan dan tempat ibadah. Demikian juga dengan bangunan milik pemerintah ataupun BUMD.

“Ijin ini memperlihatkan keseriusan pemda dalam penegakan kampanye. Jadi nanti kalau ada APK yang tidak berijin, pemda bisa menertibkan. Walaupun itu APK,” kata dia.

Dengan demikian, penertibang APK melanggar ini bisa melibatkan 2 pihak baik secara bersama-sama ataupun sendiri. Yakni pemerintah kabupaten melalui Satpol PP dan Bawaslu Cilacap.

“Kalau kami tidak menegakan, pemerintah yang akan menertibkan karena semua itu diatur,” katanya.

“Karena itu, kami sangat apresiasi langkah pemerintah yang memastikan semua baliho kampanye harus ada ijin,” tegasnya. (*)