JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengaku prihatin karena Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan belum memiliki alat pencari kapal tenggelam. Ketiadaan alat vital tersebut sebagai kondisi ironis bagi negara kepulauan seperti Indonesia.
“Negara kita dua pertiga wilayahnya adalah laut. Potensi kecelakaan laut sangat tinggi, tapi untuk alat pencari kapal saja Basarnas belum punya. Ini menyedihkan,” kata Lasarus dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan DPR pernah melakukan upaya untuk mengusulkan tambahan anggaran bagi Basarnas. Namun upaya ini belum membuahkan hasil. Ini terjadi karena surat dari Komisi V tidak mendapatkan tembusan ke Kementerian Keuangan.
“Bagaimana kita bisa menyelamatkan korban kalau kapal tenggelam saja tidak bisa ditemukan karena alatnya tidak ada? Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Lasarus.
Dalam rapat itu, Lasarus menekankan pentingnya memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan mendasar. Seperti alat pencari kapal tenggelam yang bersifat mendesak.
“Kami mohonkan agar anggaran diprioritaskan untuk hal-hal prinsip. Menurut saya, alat sonar itu prinsip. Operatornya juga penting. Kalau kita beli alat tapi tergantung operator dari luar negeri, nanti kapan bisa digunakan? Saya yakin anak-anak bangsa mampu mengoperasikannya,” tegasnya.
Ia berharap Kepala Basarnas, M Syafii, bisa memperjuangkan kebutuhan alat pencari kapal tenggelam. Agar ke depan, operasi penyelamatan di laut bisa lebih efektif dan cepat. Terutama dalam menangani insiden kapal tenggelam yang kerap terjadi di perairan Indonesia.
Menilik tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Basarnas cenderung melakukan pencarian di atas permukaan laut. Juga pemantauan udara dan penyisiran darat. Sementara pencarian bawah laut menggunakan sonar dari KRI Spica 943. Ini karena Basarnas tidak punya alat pencari kapal yang tenggelam di bawah permukaan laut.
Kapal ini mendeteksi objek pada kedalaman sekitar 49–52 meter. Objek tersebut memiliki dimensi panjang sekitar 67,4 meter dan lebar 12 meter. (*)
